Indonesia Kurang Bahan Bacaan Bukan Malas Baca

Bukan hanya itu, yang dimaksud sisi hulu juga termasuk kebijakan penganggaran perpustakaan oleh pemerintah, kebijakan distribusi buku sampai di pelosok desa terutama di luar Jawa, kebijakan kecukupan rasio buku dengan jumlah penduduk sesuai standar UNESCO (3 buku : 1 orang) dan kebijakan formasi tenaga pustakawan untuk semua jenis perpustakaan.

“Saya kira setiap daerah harus bertanggung jawab untuk menuliskan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Penting sekali bagi kita untuk menumbuhkan buku-buku lokal konten untuk masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, data menyebutkan bahwa 96% dari jumlah penduduk bisa membaca dan 4% buta huruf. Namun literasi bukan hanya soal bisa membaca. Oleh karena itu, kepala Perpusnas kelima itu menilai bahwa literasi harus dirumuskan dalam lima tingkatan.

1. Baca, Tulis, Hitung, Sains dan Pembentukan Karakter Anak Bangsa.
2. Akses bahan bacaan terjangkau yang akurat, terkini, terlengkap dan terpercaya dari minimum 10 mesin pencari ilmu pengetahuan terbaru (eBook, Buku Digital, Karya cetak/rekam).
3. Memahami apa makna yang tersirat dan yang tersurat.
4. Memiliki mental yang kuat, karakter yang tangguh, inovasi, kreatifitas sebagai antisipasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan perubahan yang sangat cepat.
5. Memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat diimplementasikan untuk menciptakan barang/jasa yang dapat digunakan dalam kompetensi global (jadi produsen bukan jadi konsumen saja).

Lima tingkatan ini disusun agar formula pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan masyarakat bisa membuat konsep untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Kami yakin akan kontribusi dari Pemerintah Daerah, untuk memiliki kebijakan dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat Indonesia. Di mana parameter literasi saat ini adalah kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi Global,” jelas Syarif Bando.