Kiai Wahfi Bedah Manqabah Syekh Abdul Qadir

“Itu pengaturan hidup kenegaraan yang menyangkut ideologi, politik, hukum, administrasi negara, ekonomi, dan sosiologi. Muncul pertanyaan, bukankah banyak kiai yang terlibat dalam sidang BPUPKI itu adalah kiai kiai pengasuh pesantren. Bukankah pesantren di waktu itu berada di daerah-daerah pelosok, yang jauh dari kemodernan,” ungkapnya.

Menurut Kiai Wahfi, para kiai bisa memiliki wawasan yang luas lantaran di dalam Pesantren ada tradisi ilmiah. Mereka membaca kitab-kitab dari ulama-ulama terdahulu. Mulai dari ilmu alat belajar nahwu shorof sampai kemudian belajar tentang ideologi politik dan filsafat. Meski di pelosok daerah, para kiai mempelajari buku-buku sosiologi Ibnu Khaldun, buku-buku politik dan kenegaraan seperti Al Ahkam As Sulthaniyah Al Mawardi, belajar filsafat Imam Ghazali dan lain-lain.

Lalu pertanyaannya, buat apa masyarakat di pondok pesantren mempelajari aneka ilmu dan memperluas wawasan? Apakah ilmu dan wawasan yang tinggi itu akan mampu diaplikasikan, bisa dimanfaatkan untuk masyarakat petani desa?

Kiai Wahfi melihat bahwa bukan soal ilmu itu akan bisa diimplementasikan, diterapkan atau tidak. Itu soal lain. Tetapi bahwa belajar adalah suatu kewajiban, itu yang mereka lakukan.

Jadi meskipun berada di pesantren yang berada di pelosok-pelosok pedesaan, kegiatan belajar, membaca kitab-kitab, mempelajari pemikiran-pemikiran tingkat tinggi terus dilakukan. Kenapa? karena belajar adalah suatu kewajiban yang inheren yakni kewajiban yang menyatu di dalam diri setiap muslim.