PBNU Dukung RUU Pesantren dan Madrasah

Jakarta – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR kemarin (10/10) menginisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren di Lt. 5 Gedung PBNU, Jl. Kramat Raya 164 Jakarta. Kurangnya perhatian negara terhadap keberlangsungan pendidikan di madrasah dan pesantren menjadi salah satu sebab digulirkannya RUU ini.

Ketua Fraksi PKB DPR Ida Fauziah menyampaikan 93 persen pesantren di Indonesia dikelola oleh swasta (masyarakat). “Proporsi APBN dan APBD tidak mampu menjawab kebutuhan pesantren untuk berkembang lebih baik,” ujarnya.

Ida juga menjelaskan telah melakukan Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh para pengelola pesantren dan madrasah untuk mendapatkan gambaran yang lebih konkrit. “Kami mohon dukungan dari masyarakat agar terus menyempurnakan RUU ini sebagai hadiah di hari santri 22 oktober nanti,” kata Ida menambahkan.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berharap agar negara perlu memberikan perhatian lebih serius terhadap kemajuan pendidikan di pesantren dan madrasah yang tercermin dari anggaran dan prasarana yang dialokasikan.

“Pondok pesantren di Indonesia memiliki peran yang sangat besar, baik bagi kemajuan pendidikan Islam itu sendiri maupun bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan,” ungkap pria yang kerap disapa Cak Imin.

Launching RUU Pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren juga dihadiri oleh Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj. Ia mengatakan dalam sejarahnya pondok pesantren juga ikut melahirkan tokoh, ulama visioner yang memberikan kontribusi dalam perjuangan kemerdekaan serta melahirkan Pancasila, UUD 1945, konsep NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Saya dukung perjuangan PKB memperjuangkan RUU Pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren. Semoga lancar dan memberikan manfaat.” ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Fraksi PKB DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal menganggap RUU Pendidikan Pesantren sangat dibutuhkan agar lulusan pesantren dapat diakui negara.

Ia optimistis fraksi-fraksi di DPR akan mendukung RUU agar bisa disahkan menjadi undang-undang. “Kita sudah berkomunikasi dengan seluruh fraksi, saya juga sudah berkomunikasi dengan Ketua DPR, dan beliau sangat mendukung,” kata Cucun. []