Indonesia Desak PBB Akhiri Kekerasan di Palestina

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengakhiri kekerasan dan melakukan gencatan senjata. Pernyataan itu disampaikan langsung di hadapan Majelis Umum PBB yang khusus membahas situasi Palestina di Markas PBB, New York pada Kamis (21/05/2021). Berikut pernyataan lengkapnya:

Saya di sini hari ini untuk memperjuangkan kemanusiaan, saya di sini hari ini untuk berjuang bagi keadilan rakyat Palestina, saya di sini hari ini untuk menyerukan penghentian kekerasan dan gencatan senjata, untuk menyelamatkan nyawa mereka yang tidak bersalah termasuk perempuan dan anak-anak.

Keselamatan dan kesejahteraan umat manusia selalu menjadi prioritas nomor satu kami. Saya yakin, bahwa kita masing-masing akan tersentuh saat dihadapkan pada gambar seorang bayi berusia dua tahun, terluka dan jauh dari pemimpin keluarganya. Satu-satunya pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri adalah berapa lama lagi kita akan membiarkan kekejaman ini berlanjut.

Kita semua tahu, bahwa konflik ini bersifat asimetris antara Israel, penindas, penguasa pendudukan dan orang Palestina yang terus menerus ditindas. Kependudukan adalah masalah inti.

Komunitas internasional berhutang pada rakyat Palestina, negara merdeka Palestina yang telah lama tertunda, hidup berdampingan sejajar dengan kita semua.

Kependudukan dan penyerangan berlanjut oleh Israel tidak hanya memperparah kecaman. Tetapi itu juga pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan menuntut tindakan kita. Untuk itu saya memanggil Majelis Umum untuk mengambil tiga tindakan.

Pertama, hentikan kekerasan dan tindakan militer untuk mencegah korban lebih lanjut. Di waktu yang sama, Majelis Umum untuk mendesak tuntutan untuk lakukan gencatan senjata dan sepenuhnya dihormati. Semua jalan harus dikosongkan untuk meredakan situasi secepatnya. Kami akan mendukung terus upaya yang dilakukan Sekjen. Lebih jauh lagi, kita harus bisa mencegah terulangnya kekejaman ini di masa depan.

Dalam hal ini, Majelis Umum PBB harus menyerukan pembentukan kehadiran internasional di Al Quds dalam memantau, memonitor, dan memastikan keselamatan orang-orang Palestina di wilayah kependudukan dan melindungi komplek Al Haram Asy Syarif tempat suci bagi tiga agama.

Kedua, untuk memastikan akses kemanusiaan dan perlindungan sipil. Tanggung jawab kita semua adalah menyelamatkan kehidupan. Dan setiap menit kita berunding di sini bisa berarti nyawa orang di Palestina lainnya telah hilang.

Saya memanggil Majelis Umum bersama dengan Lembaga lainnya dan aktor-aktor lainnya untuk angkat bicara, untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada orang Palestina yang terdampak. Israel harus membuka dan mengizinkan akses pengiriman bantuan kemanusiaan termasuk Gaza yang telah dikepung selama 13 tahun.

Ketiga, mengupayakan negosiasi multilateral yang kredibel. Negosiasi yang kredibel sangat penting untuk memajukan penyesuaian dan perdamaian yang komprehensif. Berdasarkan kepada solusi dua negara yang sejalan dengan parameter internasional.

Majelis Umum memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan negosiasi perdamaian. Kita harus menghentikan upaya sistematis dari pendudukan kekuasaan yang mungkin tidak menyisakan apapun untuk negosiasi.

Kita tidak boleh membiarkan Palestina tidak memiliki pilihan lain selain menerima ketidakadilan selama sisa hidup mereka. Untuk itu, kita harus menghentikan ketidakadilan ini sekarang. Kita harus mendukung Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan keadilan mereka.

Presiden dalam beberapa hari terakhir selama covid 19 menyaksikan erosi kepercayaan pada Lembaga multilateral. Hari ini kita mengadakan pertemuan ini dengan satu cara untuk memastikan bahwa keadilan berlaku untuk Palestina.

Pertemuan ini akan menjadi ujian lakmus bagi uji multilaterisme. Kita harus tetap berkomitmen dan Bersatu dalam upaya kami melawan semua tindakan ilegal Israel untuk mengakhiri kependudukan di Palestina. Kita harus bertindak sekarang, bersama-sama. PBB harus bertindak sekarang.