Meneladani Sikap Politik Kaum Sufi

Tahun ini adalah tahun politik. Rakyat Indonesia akan menghadapi dua pemilu sekaligus, April Pileg dan Juli Pilpres. Suasana politik menghangat. Semua orang berbicara politik. Ada yang optimis dan ada yang pesimis. Tak sedikit juga yang acuh.

Bagaimana dengan sikap kita selaku orang beragama? Sebab Islam sebagai agama universal, seperti dibuktikan dalam sejarah, juga mengurusi persoalan politik. Prinsip umumnya sudah Allah garisnya dalam Surat An-Nisa: 59: “Hai orang-orang beriman, taatilah Allah, Rasul dan Ulil Amri di antara kalangan kalian.”

Secara etimologis, ulil amri berarti orang-orang yang memiliki keahlian dan wewenang dalam sesuatu hal. Merekalah yang wajib kita taati dalam hal-hal yang menjadi keahlian dan wewenang mereka. Dalam hal politik dan pemerintahan, mereka adalah para politikus.

Persoalannya, tak sedikit politikus yang menyalahi janji, wewenang dan tugasnya. Sehingga banyak rakyat yang tak lagi percaya. Mungkin kita diantaranya.

Sebentar lagi pemilu. Sebagai warga yang baik, mau tak mau kita harus menentukan sikap. Kita maju menjadi caleg, aktif di partai politik tertentu, mencoblos atau golput. Para ulama telah berijtihad merumuskan fatwa-fatwa terkait sikap politik. Tentang mencoblos, misalkan, ada yang menghukumi wajib, mandûb (dianjurkan), bahkan haram. Tentang golput, ada yang menghukuminya haram, ada pula yang boleh, sesuai kondisinya. Masing-masing ada argumentasinya.

Apapun pilihan sikapnya, harus selalu berdasarkan kesadaran. Di manapun posisi kita, sebagai rakyat atau (calon) wakil rakyat, kita bertindak berdasarkan kepatuhan pada tuntunan agama. Jika tidak, hawa nafsu akan mengambil alih kesadaran kita. Inilah awal dari semua tindakan negatif dan kerusakan. Allah swt berfirman: “Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena ia menyesatkanmu dari jalan Allah..” (QS. Shaad: 26).