Mencerdaskan Bangsa Lebih Murah Dari Pada Mengisi Bahan Bakar

Status ASN yang diperjuangkan seumur hidup hanya sempat dirasakan selama beberapa jam. Kejadian serupa dialami oleh Junaidi di Aceh Singkil yang wafat sesaat sebelum pelantikan, serta laporan dari Lampung Barat di mana puluhan orang yang seharusnya dilantik pada Desember 2025 ternyata sudah meninggal dunia dalam antrean penantian.

Fenomena ini membuktikan bahwa bagi ribuan guru honorer, janji kesejahteraan seringkali datang sebagai “hadiah anumerta”. Negara seolah baru memberikan pengakuan saat raga tak lagi mampu bekerja, atau bahkan saat nyawa telah tiada. Ini adalah dakwaan moral bagi sistem kita: mengapa untuk mendapatkan hak upah yang setara dengan pegawai sektor jasa, seorang guru harus mengabdi hingga ajal menjemput?

Membiarkan guru terjebak dalam upah di bawah standar UMR adalah sebuah ironi hukum dan kemanusiaan. Pemerintah tidak boleh lagi berlindung di balik kata “pengabdian” untuk melanggengkan sistem upah yang tidak layak. Jika pemerintah mampu memaksa sektor swasta untuk tunduk pada aturan upah minimum, maka tidak ada alasan moral bagi pemerintah untuk mengecualikan diri dalam menggaji para pendidik.

Pemerintah harus berani melakukan standardisasi upah nasional yang menempatkan gaji guru minimal setara dengan UMR wilayah setempat sebagai syarat mutlak profesionalisme. Pendidikan yang berkualitas tidak akan pernah lahir dari sistem yang membiarkan pahlawannya mati dalam kemiskinan dan penantian. Keadilan untuk guru adalah investasi termurah untuk masa depan bangsa yang sesungguhnya. []