Belajar dari Ormas Besar, LDTQN Mau Kemana?

Alhamdulillah, bismillah, bi’aunillah. Para delegasi mulai bergerak meninggalkan daerah masing-masing menuju Musyawarah Besar (Mubes) Lembaga Dakwah-TQN (LDTQN) 2023. Semoga Allah Swt memudahkan, memuliakan, dan memberkahi mereka menuju tugas mulia ini.

Periode kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) LDTQN sudah berjalan satu periode. Waktu lima tahun itu terasa singkat. Langkah besar yang sudah dilakukan DPP LD-TQN. Salah satunya, adalah gebrakan turun ke daerah-daerah untuk mengembangkan jejaring organisasi, membentuk kepengurusan di berbagai wilayah, menyelenggarakan up grading, menyeragamkan amaliah, dan menegaskan eksistensi legal maupun moral TQN Suryalaya yang sesungguhnya.

Untuk hal-hal itu sangat kita apresiasi kerja DPP LDTQN. Lihatlah, bagaimana ikhwan di berbagai daerah menyambut dengan antusias, dan semua simpul ikhwan terbangkitkan semangat berorganisasinya. Alhamdulillah.

Memasuki periode kepengurusan berikutnya tentu harus kita rencanakan kerja-kerja yang lebih baik lagi. Kalau pada periode kemarin bola banyak dimainkan oleh DPP, maka dengan terbentuknya pengurus-pengurus di tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan kecamatan-kecamatan, permainan bola harus dilakukan secara menyebar. Ini bukan lagi permainan tunggal, tetapi permainan tim, permainan kelompok, permainan bersama.

Apakah kita berencana untuk menjadikan LD-TQN sebagai ormas besar dalam sejarah? Kalau ya, maka kita perlu juga belajar dari sejarah ormas-ormas besar Islam yang ada di NKRI.

Baca juga: Menatap Musyawarah Besar LDTQN 2023

1. SDI atau SI

16 Oktober 1905, H. Samanhudi yang ulama sekaligus pedagang mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) di Solo. Latar belakangnya tak lain adalah untuk memajukan ekonomi umat Islam yang banyak dibelit oleh pengusaha-pengusaha China yang menjadi makelar ekonomi penjajah Belanda. Pemerintah Kerajaan Belanda adalah pemegang otoritas kekuasaan politik dan administrasi negara. Mulai berkuasa di Nusantara (saat itu istilah Indonesia pun belum ada) sejak 1 Januari 1800. Sebelumnya, yang menjajah kesultanan-kesultanan dan kerajaan-kerajaan di Nusantara adalah konglomerat global yang bernama VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie). Jadi, penjajahan pertama di Nusantara adalah oleh para pedagang, bukan oleh negara!

Setelah VOC bangkrut, pemerintah Kerajaan Belanda (yang tidak pandai, dan memang bukan tugas utamanya, untuk berdagang) banyak menggunakan pedagang-pedagang China perantauan sebagai kaki tangan dan makelar perdagangan. Kepada mereka diberikan hak-hak monopoli atas barang-barang dan jasa-jasa perekonomian yang menjadi hajat orang banyak di Nusantara. Para pedagang batik pribumi pun terhimpit, maka bangkitlah mereka mendirikan Sarekat Dagang Indonesia.